Cara Mengatasi Pinjol Ilegal Sebar Data Pribadi
Apabila masyarakat terlanjur menjadi korban pinjol ilegal dan mendapatkan ancaman penyebaran data, maka dapat melakukan beberapa hal berikut.
Ancaman menyebarkan data pribadi yang datang dari pinjol ilegal biasanya terjadi karena korban melewati batas waktu pembayaran utang. Maka dari itu, cara paling utama yang bisa dilakukan adalah melunasi tunggakan beserta denda dan bunganya.
Namun, besaran bunga yang ditetapkan pinjol ilegal umumnya sangat mencekik, yaitu sebesar puluhan hingga ratusan persen dari total kredit. Alangkah lebih baik menimbang konsekuensi sebelum menerima tawaran pinjaman dari jasa pembiayaan yang tidak mengantongi izin operasional dari OJK.
Saat korban belum bisa melunasi tunggakan, cobalah untuk mengajukan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah tambahan waktu pembayaran atau keringanan dalam bentuk pelunasan dengan cara mencicil.
Akan tetapi, debitur harus menetapi janji yang telah disepakati bersama. Tujuannya agar tidak menerima teror kembali yang tentu merugikan.
3. Hapus izin aplikasi pinjol
Apabila korban menerima penawaran utang melalui aplikasi pinjol ilegal di gawai, maka hapus atau uninstall perangkat lunak tersebut. Pinjol ilegal biasanya meminta seluruh akses data pada ponsel, sehingga data-data yang tersimpan begitu mudah dicuri. Sedangkan pinjol legal hanya meminta izin akses kamera, mikrofon, dan lokasi.
Saat data pribadi disalahgunakan, korban bisa menghapus data dan cache aplikasi. Tujuannya agar kemungkinan virus malware yang sengaja dibuat pinjol ilegal untuk mencuri data bisa hilang dari gawai. Selain itu, nasabah juga harus memastikan bahwa perangkat lunak (software) pada ponsel yang digunakan selalu diperbarui (update).
Korban ancaman sebar data pribadi oleh pinjol ilegal juga bisa membuat aduan kepada OJK. Cara melaporkan pinjol ilegal dilakukan ke kontak OJK via telepon 157, WhatsApp (WA) 0811-5715-7157, dan email [email protected] atau [email protected].
5. Lapor konten ke Kominfo
Masyarakat yang menjumpai konten pinjol ilegal atau unggahan terkait data pribadi di media sosial dapat mengirim aduan ke email milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yaitu [email protected]. Aduan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh Satgas PAKI, Google, dan Apple untuk dilakukan pemblokiran aplikasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan, korban pinjol ilegal yang memperoleh ancaman bisa melapor ke kepolisian. “Kalau tidak membayar, kemudian diteror, bisa lapor ke polisi terdekat. Polisi akan memberi perlindungan,” katanya dalam siaran pers terkait pinjol ilegal, Selasa, 19 Oktober 2021, dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam RI.
Menurut Mahfud Md, pinjol ilegal dapat dituntut secara hukum berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hingga UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Aplikasi pinjol yang berbedar di tengah masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yakni pinjol legal dan pinjol ilegal. Dikutip dari laman www. ojk. go. id, aplikasi pinjaman online legal. Pinjaman online ilegal bisa mengakses kontak. Hal ini karena pinjaman online ilegal sering meminta akses ke kontak ponsel nasabah. Dengan akses ini, pinjol ilegal dapat melihat.
JAKARTA – Apakah pinjol legal bisa sebar data? Teror dari debt collector (DC) Pinjaman Online (pinjol) sering kali menjadi hal yang meresahkan masyarakat. Pasalnya, ada kasus di mana data pribadi debitur disebarkan ke media sosial oleh pihak pinjol.
Selain melalui media sosial, data debitur juga kerap disebarkan ke seluruh kontak yang ada di ponsel debitur. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan ketat terkait proses penagihan. DC memang diperbolehkan untuk menagih, tetapi tidak boleh menggunakan ancaman atau intimidasi.
Dalam aturan tersebut, penagihan harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak menimbulkan teror. DC juga dilarang keras untuk mempermalukan debitur, meskipun debitur tersebut mengalami gagal bayar (galbay). Pinjol yang terdaftar secara legal di OJK dan tetap menyebarkan data debitur dapat dikenai sanksi pidana yang serius, mulai dari denda hingga hukuman penjara.
Cara Melaporkan DC Pinjol yang Sebar Data
Jika ada pelanggaran terkait penyebaran data pribadi oleh DC pinjol, masyarakat bisa melaporkannya ke pihak berwajib. Berikut langkah-langkah melaporkan tindak pidana tersebut ke kepolisian yang dirangkum Okezone, Sabtu (5/9/2024):
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
1. Datangi kantor polisi terdekat dari lokasi kejadian dan laporkan kasus tersebut baik secara tertulis, lisan, atau melalui media elektronik.
2. Laporan bisa diajukan ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang bertugas memimpin dan mengelola pelayanan laporan masyarakat serta menyediakan informasi terkait tugas kepolisian.
3. Setelah laporan diterima, penyidik akan melakukan kajian awal untuk menilai kelayakan laporan tersebut.
4. Jika laporan dinyatakan layak, maka akan diberikan nomor registrasi sebagai tanda dimulainya penyidikan.
5. Penyidik kemudian akan memeriksa pelapor melalui wawancara yang akan dituangkan dalam berita acara.
6. Berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan, proses penyelidikan akan dilakukan.
7. Jika terbukti adanya tindak pidana, penyidik akan melanjutkan proses penyidikan berdasarkan laporan dan surat perintah tersebut.
Selain melapor ke polisi, debitur juga bisa mengadukan kasus tersebut ke OJK melalui email pengaduan konsumen di alamat [email protected] atau melalui WhatsApp di nomor 081157157157. Alternatif lainnya, laporan juga bisa diajukan ke Kominfo melalui situs aduankonten.id atau email [email protected].
Perbuatan menyebarkan data pribadi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan Pasal 27 UU ITE, pelaku yang terbukti melakukan penyebaran data pribadi, penipuan, ancaman, atau pemerasan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga satu miliar rupiah.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
JAKARTA – Apakah Pinjol legal boleh sebar data? Masyarakat masih dibuat resah dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oknum pinjol baik legal maupun ilegal. Lantas, apakah pinjol legal boleh sebar data? ini dia jawabannya.
Pinjaman online atau pinjol masih menjadi jalan pintas masyarakat dalam memperoleh dana segar. Limit uang yang tinggi, persyaratan yang relatif mudah dan proses yang sangat cepat menjadi faktor utama masyarakat menggunakan layanan ini.
Namun yang sangat disayangkan, masyarakat kerap abai dengan resiko berbahaya dari pinjaman online. Salah satu yang paling berbahaya adalah penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh oknum pinjol.
Biasanya, data pribadi akan disebar saat pengguna mengalami gagal bayar. Kadang pula, aksi ini dilakukan sebagai ancaman agar debitur segera membayar cicilan pinjamannya.
Saat data disebar, maka resiko berbahaya lainnya dapat menimpa pengguna. Mulai dari reputasi yang hancur, data yang disalahgunakan dan berbagai resiko berbahaya lain.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Perilaku penyebaran data pribadi umumnya dilakukan oleh pinjol ilegal yang tidak terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun belakangan ini, ada pula layanan pinjol legal yang melakukan aksi serupa untuk menagih hutang penggunanya.
Lantas apakah pinjol legal boleh sebar data? jawabannya tentu tidak. Hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (pinjaman online) harus berbadan hukum (legal). Didalamnya juga dijelaskan bahwa layanan pinjol legal harus menerapkan prinsip perlindungan pengguna dengan salah satunya adalah menjaga privasi dan keamanan data.
Selain itu, aturan tentang sebar data juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik di Pasal 8 Ayat (1). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik termasuk pinjaman online wajib menghormati data pribadi yang bersifat privasi.
Satu lagi, informasi seputar boleh atau tidaknya layanan pinjol legal melakukan sebar data diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dijelaskan bahwa layanan yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp1 miliar.
Oleh karena itu, bagi masyarakat yang hendak menggunakan layanan pinjaman online sebagai cara instan mendapat pinjaman uang, sangat disarankan untuk membaca dengan saksama syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, resiko sebar data yang dilakukan pinjol legal maupun ilegal dapat diminimalisir.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
JAKARTA- Banyak yang penasaran berapa lama pinjol ilegal sebar data? Informasi mengenai pinjaman online alias pinjol kini banyak dicari oleh masyarakat seiring maraknya penggunaan aplikasi tersebut.
Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki daftar pinjol legal yang berada di bawah naungan OJK. Meski demikian, ada saja masyarakat yang lebih memilih menggunakan pinjol ilegal.
Padahal, pinjol ilegal memiliki banyak risiko yang merugikan debitur. Salah satunya adalah data pribadi Anda akan disebar. Lantas, berapa lama pinjol ilegal sebar data?
Berdasarkan penelusuran Okezone, hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa lama data Anda akan disebar oleh pihak pinjol ilegal. Biasanya hal tersebut bergantung pada praktik bisnis mereka dan sejauh mana pihak pinjol ingin memanfaatkan data diri debitur.
Namun, perlu diketahui bahwa data Anda bisa jadi disebar oleh pihak pinjol ilegal jika Anda telat melakukan pembayaran atau memutuskan untuk galbay alias gagal bayar.
Data diri yang sudah di tangan pinjol ilegal bukan hanya disebar saja, mereka juga bisa menggunakannya untuk diperjual belikan kepada pihak ketiga yang sama-sama tidak sah atau ilegal.
Untuk menghindari hal tersebut, tentunya akan lebih bijaksana jika sejak awal Anda tidak bermain-main dengan pinjol ilegal dan lebih mengutamakan menggunakan pinjol legal resmi OJK yang sudah terjamin keamanannya.
Namun, bagi Anda yang sudah terlanjur menggunakan aplikasi pinjol ilegal, maka cara berikut ini mungkin bisa membantu.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Sudah menjadi kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan barang atau uang yang Anda pinjam ke pihak terkait. Hal ini juga berlaku jika Anda melakukan pinjaman di pinjol ilegal.
Agar terhindar dari potensi tersebarnya data pribadi, usahakan untuk selalu menepati pembayaran sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.
2. Tolak akses aplikasi
Cara selanjutnya adalah dengan menolak akses aplikasi pinjol ke dalam ponsel Anda. Dengan demikian pinjol tak bertanggung jawab tersebut tidak bisa meretas hal-hal pribadi, termasuk data diri, di dalam ponsel Anda.
3. Laporkan Pinjol Ilegal
Jika Anda menduga bahwa Anda telah menjadi korban pinjol ilegal atau melihat tindakan ilegal, segera laporkan ke OJK atau pihak berwenang yang relevan.
Demikian informasi mengenai berapa lama pinjol ilegal sebar data.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PAKI (sebelumnya bernama Satgas Waspada Investasi) telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 5.753 entitas pinjaman online alias pinjol ilegal, 1.196 entitas investasi ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal terhitung sejak 2017 hingga 4 September 2023.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 49.108 pengaduan perihal pinjol sepanjang 2020-2022. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi menyebut aduan paling banyak berupa keberatan atas denda atau bunga tinggi, kesulitan pembayaran angsuran, dan ancaman penyebaran data pribadi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lantas, bagaimana cara mengatasi sebar data pribadi yang dilakukan oleh pinjol ilegal?
